Politik Indonesia

Mahkamah Konstitusi: Menteri Mau Nyapres Tidak Perlu Mundur, Cukup Izin Presiden

Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan bahwa menteri tidak perlu mundur dari jabatan kalau mau mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Pernyataan itu tertuang di dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022 yang di ajukan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). MK menerima sebagian dari permohonan Partai Garuda.

“Menyatakan frase ‘pejabat negara’ dalam pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.” Ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang daring, Senin 31 Oktober.

MK: Menteri Mau Nyapres Tidak Perlu Mundur, Cukup Izin Presiden

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak nyapres. Pengecualian di berikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walkota.

Di putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang di kecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat nyapres.

“Termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.” Ucap Anwar.

MK menyampaikan bahwa tak semua pejabat setingkat menteri masuk pengecualian tersebut. Ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden.

Mereka adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung Mahkamah Agung; ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc. Serta ketua, wakil ketua, dan anggota MK.

Lalu ada ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial. Serta ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ada pula pejabat lainnya yang di tentukan oleh undang-undang.